Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu momen yang dinantikan oleh banyak karyawan di Indonesia, karena selain sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan, juga menjadi tambahan penghasilan yang sangat berguna. Namun, tahukah kamu bahwa THR juga tunduk pada peraturan perpajakan? Mari kita telaah bagaimana perhitungan PPh 21 atas THR berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Bagi karyawan, pemahaman tentang perhitungan PPh 21 atas THR sangatlah penting karena dapat membantu mereka dalam merencanakan keuangan dan memahami potongan gaji yang mereka terima. Sementara bagi perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjerat dalam masalah hukum.

Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perhitungan PPh 21 atas THR merupakan langkah awal yang penting bagi semua pihak yang terlibat. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memudahkan proses perhitungan PPh 21 atas THR dan bonus di masa mendatang.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak atas THR, Bonus, dan Penghasilan Tidak Teratur

Dasar Hukum

Pengenaan pajak atas THR, bonus, dan penghasilan tidak teratur lainnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

Pengenaan Pajak

Penghasilan tidak teratur, termasuk THR, bonus, dan lain sebagainya, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pemotongan PPh 21 atas penghasilan tidak teratur dilakukan oleh pemberi kerja/penghasilan dan disetorkan ke kas negara.

Metode Pemotongan Pajak

Pemotongan PPh 21 atas penghasilan tidak teratur menggunakan metode tarif efektif (TER). TER terdiri dari dua jenis, yaitu:

• Tarif Efektif Bulanan (TERB): Digunakan untuk penghasilan tidak teratur yang diterima dalam satu bulan.

• Tarif Efektif Harian (TERH): Digunakan untuk penghasilan tidak teratur yang diterima dalam jangka waktu kurang dari satu bulan.

Dasar Penentuan Tarif Efektif

Tarif efektif didasarkan pada penghasilan bruto Wajib Pajak dalam satu masa pajak. Penghasilan bruto ini termasuk gaji, THR, bonus, dan penghasilan lainnya.

1. Kategori Tarif Efektif

Tarif efektif bulanan (TERB) PPh 21 dikategorikan menjadi 3 berdasarkan status PTKP Wajib Pajak di awal tahun pajak:

• Kategori A: TK/0, TK/1, K/0

• Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, K/2

• Kategori C: K/3

2. Kategori Penghasilan Tidak Teratur atau Tarik Efektif Harian (TERH)

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang sifatnya tidak teratur, baik yang diterima/diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh Penghasilan Tidak Teratur

Berikut adalah beberapa contoh penghasilan tidak teratur:

• Tunjangan Hari Raya (THR)

• Bonus

• Gratifikasi

• Hadiah

• Uang lembur

• Honor

• Penghasilan dari pekerjaan freelance

• Penghasilan dari investasi

Perhitungan Pajak

Perhitungan pajak atas penghasilan tidak teratur menggunakan rumus berikut:

Pajak = Penghasilan Bruto x TER

Contoh Perhitungan

Misalkan seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 10.000.000 dan memiliki status PTKP K/1. TERB untuk karyawan dengan status PTKP K/1 dan penghasilan bruto Rp 10.000.000 adalah 5%.

Pajak = Rp 10.000.000 x 5% = Rp 500.000

Memahami Esensi Pajak Tunjangan Hari Raya (THR): 3 Hal Penting yang Perlu Diketahui

Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi setiap individu, termasuk dalam penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR). Memahami tata cara dan implikasi pajak THR merupakan langkah penting bagi karyawan maupun perusahaan. Berikut adalah 3 hal penting yang perlu dipahami tentang pajak THR:

1. Pajak THR Pegawai Swasta Ditanggung Pribadi

Pegawai swasta bertanggung jawab secara pribadi atas pajak yang terkait dengan THR mereka. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah, perusahaan atau pemberi kerja memotong pajak THR dari gaji karyawan dan menyetorkannya ke kas negara

2. Penghitungan Pajak THR Digabung dengan Penghasilan Lain

Penghitungan pajak THR melibatkan penggabungan seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan terakhir. Ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, dan segala bentuk penghasilan lain yang diterima oleh karyawan. Penggabungan ini memastikan bahwa semua penghasilan tersebut dipertimbangkan dalam perhitungan pajak yang tepat.

3. Potongan Pajak THR Berbeda-beda

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas THR menggunakan dua tarif, yaitu tarif umum dan tarif efektif (TER). TER terdiri dari Tarif Efektif Bulanan (TERB) dan Tarif Efektif Harian (TERH). TERB dikategorikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak, sementara TERH ditujukan bagi pegawai tidak tetap.

Dengan memahami 3 hal penting ini, karyawan dan perusahaan dapat mengelola pajak THR dengan lebih baik, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan mengoptimalkan manfaat dari tunjangan yang diterima.

Tarif Pemotongan Pajak Terbaru 2024

Pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu tarif umum dan tarif efektif (TER). TER terbagi menjadi Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian.

Tarif Efektif Bulanan diklasifikasikan berdasarkan besaran penghasilan yang tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER ini terbagi menjadi tiga kategori: A, B, dan C. Sementara itu, Tarif Efektif Harian ditujukan bagi pegawai yang tidak tetap.

1. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan A

Pendapatan bruto pada kategori TER Tarif Efektif Bulanan A diperinci berdasarkan status wajib pajak yang tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan:

• Untuk pendapatan antara Rp5.400.000 hingga Rp5.650.000, tarifnya adalah 0,25 persen.

• Untuk pendapatan antara Rp5.650.000 hingga Rp5.950.000, tarifnya adalah 0,50 persen.

• Dan seterusnya, hingga pendapatan di atas Rp1.400.000.000 dengan tarif 34 persen.

  
  

2. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan B

Pendapatan bruto pada kategori TER Tarif Efektif Bulanan B diklasifikasikan untuk wajib pajak yang tidak kawin dengan dua tanggungan, tidak kawin dengan dua tanggungan, kawin dengan satu tanggungan, dan kawin dengan dua tanggungan.

• Untuk pendapatan antara Rp6.200.000 hingga Rp6.500.000, tarifnya adalah 0,25 persen.

• Untuk pendapatan antara Rp6.500.000 hingga Rp6.850.000, tarifnya adalah 0,50 persen.

• Dan seterusnya, hingga pendapatan di atas Rp1.405.000.000 dengan tarif 34 persen.

3. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan C

• Pendapatan bruto pada kategori TER Tarif Efektif Bulanan C diperuntukkan bagi wajib pajak dengan status tidak kena pajak kawin dengan tiga tanggungan.

• Untuk pendapatan antara Rp6.600.001 hingga Rp6.950.000, tarifnya adalah 0,25 persen.

• Untuk pendapatan antara Rp6.950.001 hingga Rp7.350.000, tarifnya adalah 0,50 persen.

• Dan seterusnya, hingga pendapatan di atas Rp1.419.000.000 dengan tarif 34 persen.

Dengan demikian, terdapat pengklasifikasian tarif pajak berdasarkan pendapatan dan status wajib pajak untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam pemotongan pajak THR.

Bagi kamu yang berkeluarga, penting untuk mengetahui peraturan tentang pengelolaan pajak THR agar kamu dapat mengalokasikan uangmu dengan bijak dan benar. Dalam proses ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, memanfaatkan simulasi pajak THR online bisa membantu kamu menghitung perkiraan pajak yang harus dibayarkan dengan lebih akurat. Kedua, pastikan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid untuk kelancaran dalam pelaporan pajak. Terakhir, penting juga untuk menyimpan bukti potong pajak THR dengan baik untuk keperluan administrasi di masa mendatang. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kamu bisa menjalani proses pemotongan dan pelaporan pajak THR dengan lebih baik dan efisien. Melindungi kejayaan dan masa depan keluarga adalah impian setiap orang, dan untuk itu BCA Life menghadirkan BCA Life Heritage Protection, program asuransi jiwa yang memberikan perlindungan keuangan bagi keluarga saat kita tidak lagi bersama mereka. Melalui program ini, santunan akan diberikan saat terdiagnosa penyakit terminal illness dengan Uang Pertanggungan maksimal Rp3 miliar, manfaat meninggal hingga akhir asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan manfaat pinjaman polis hingga 80% nilai tunai yang dijamin.